Buruh korban PHK Smelting saat demo di DPRD Gresik, beberapa waktu lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj. Nur Saidah (F-Gerindra) menyatakan, Rabu (1/3) kemarin, sejumlah perwakilan manajemen PT. Smelting mendatangi dewan. Ia mengungkapkan, inti dari kedatangan mereka, pertama, meminta maaf karena tidak bisa menghadiri hearing pada Senin (27/2), dengan alasan surat undangan yang disampaikan terlambat.
Kedua, manajemen Smelting meminta agar dewan mengundang manajemen Smelting untuk hearing secara terpisah.
BACA JUGA:
- Wabup Gresik dan Presdir PT Smelting Resmikan Wall Climbing KONI Usai Direvitalisasi
- Ekspansi Smelting di Gresik Diresmikan Presiden, Khofifah Optimis Perkuat Sektor Hilirisasi Jatim
- 6 Ekor Komodo Hasil Breeding TSI, Smelting, dan KLHK RI Dilepasliarkan ke Cagar Alam Wae Wuul NTT
- PT Smelting dan Gubernur Khofifah Teken MoU Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
"Manajemen Smelting ingin lakukan pertemuan sendiri dengan DPRD Gresik untuk menjelaskan persoalan yang telah menimpah 309 karyawan," pungkas politisi senior Gerindra asal Duduksampeyan ini.
BERITA TERKAIT:
- DPRD Gresik Ungkap Fakta-fakta Hasil Hearing Terkait PHK 309 Karyawan PT Smelting
- Soal Nasib 309 Karyawan PT Smelting, Disnakertrans Minta Perundingan Bipartit, Manajemen Enggan
- Disnakertrans: DPRD dan Bupati Tidak akan Bisa Selesaikan Masalah PHK Karyawan PT Smelting
- Anggota DPR RI Bakal Sidak PT Smelting Soal Nasib 309 Karyawan
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa hingga saat ini pihak dewan belum bisa mengambil kesimpulan terkait siapa yang bersalah terhadap aksi mogok kerja sebanyak 309 karyawan Smelting. Sebab, pihak DPRD dalam hal ini Komisi D belum mendapatkan informasi seimbang baik dari 309 karyawan maupun manajemen Smelting.
"Sejauh ini, kami baru dapat informasi (data) dari pihak karyawan terkait PHK. Sementara dari pihak manajemen Smelting belum. Sehingga, belum bisa diketahui apakah manajemen Smelting mem-PHK 309 karyawannya atau menganggap mengundurkan diri karena mogok kerja," terang Solihudin, Wakil Ketua DPRD Gresik, Kamis (2/3).
Komisi D memang belum bisa mengorek keterangan dari manajemen Smelting karena yang bersangkutan mangkir saat diundang hearing (dengar pendapat), Senin (27/3) kemarin.
Namun, lanjut Solihudin, dalam hearing dengan perwakilan karyawan PT. Smelting dan Kepala Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Mulyanto, bisa disimpulkan sementara, bahwa tahapan-tahapan PHK oleh manajemen Smelting tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
